Bagaimana Menjamin Transparansi dalam Proses Hukum? – Transparansi dalam proses hukum bukan hanya prinsip normatif, tetapi kebutuhan nyata dalam menjamin keadilan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ketika sistem hukum berjalan tertutup, rawan manipulasi, dan jauh dari pengawasan publik, maka keadilan hanya menjadi formalitas.
Lantas, bagaimana menjamin transparansi dalam proses hukum, khususnya di Indonesia yang sedang berjuang membangun sistem hukum yang adil, bersih, dan akuntabel?
Bagaimana Menjamin Transparansi dalam Proses Hukum?
Mengapa Transparansi dalam Proses Hukum Penting?
Transparansi dalam proses hukum memiliki fungsi strategis dan moral yang sangat krusial, di antaranya:
✅ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum
✅ Mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang
✅ Menjamin proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif
✅ Memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara di mata hukum
✅ Memberikan ruang kontrol publik terhadap jalannya keadilan
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan prinsip transparansi adalah bagian penting dari tugas tersebut.
Bentuk-Bentuk Transparansi dalam Proses Hukum
-
Sidang Terbuka untuk Umum
Pengadilan harus membuka sidang kecuali dalam kasus tertentu (misalnya perkara anak atau kekerasan seksual). Sidang terbuka adalah bentuk nyata dari keterbukaan proses hukum. -
Publikasi Putusan dan Dokumen Perkara
Putusan pengadilan wajib dipublikasikan secara online melalui situs resmi seperti putusan3.mahkamahagung.go.id, agar bisa diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. -
Akses Informasi Publik di Lembaga Peradilan
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak memperoleh informasi tentang proses penegakan hukum di lembaga yudikatif. -
Kehadiran Media dalam Proses Hukum
Media massa berperan penting dalam mengawasi dan melaporkan jalannya persidangan, termasuk pengusutan perkara besar yang menyangkut kepentingan publik. -
Sistem Informasi Online
Pengadilan kini memiliki sistem informasi seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan e-Court, yang memungkinkan pencari keadilan memantau perkembangan perkaranya secara real-time.
Strategi Menjamin Transparansi dalam Proses Hukum
Agar transparansi tidak hanya menjadi jargon, maka perlu upaya konkret yang melibatkan berbagai aktor dan pendekatan sistematis:
1. Digitalisasi Proses Peradilan
Kemajuan teknologi memungkinkan sistem hukum menjadi lebih terbuka dan efisien. Digitalisasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Summons perlu diperluas hingga ke pengadilan tingkat bawah.
Keuntungan digitalisasi:
-
Memudahkan akses publik terhadap informasi perkara
-
Mengurangi interaksi langsung yang berisiko korupsi
-
Mempercepat proses administrasi hukum
2. Pelatihan Etika dan Kode Perilaku untuk Aparat Hukum
Penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi harus dibekali dengan pelatihan rutin tentang etika, akuntabilitas, dan keterbukaan.
Etika profesi harus ditegakkan agar proses hukum berjalan bukan hanya legal, tapi juga etis dan adil.
3. Penguatan Peran Komisi Pengawas
Lembaga seperti Komisi Yudisial (KY), KPK, dan Ombudsman harus diberi ruang dan kewenangan lebih kuat untuk mengawasi integritas proses hukum, termasuk memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran.
4. Perlindungan terhadap Whistleblower dan Saksi
Transparansi tidak akan berjalan jika orang yang membongkar kecurangan hukum justru terancam. Perlindungan terhadap whistleblower dan saksi sangat penting sebagai bagian dari keadilan restoratif.
5. Keterlibatan Masyarakat Sipil
LSM, akademisi, dan organisasi masyarakat memiliki peran vital dalam:
-
Menyediakan edukasi hukum
-
Menyusun laporan pengawasan persidangan
-
Melakukan advokasi terhadap korban ketidakadilan
Partisipasi publik harus difasilitasi, bukan dibatasi.
6. Publikasi Laporan Tahunan oleh Lembaga Hukum
Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menerbitkan laporan kinerja tahunan yang transparan dan mudah dipahami publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Tantangan Transparansi di Indonesia
Meskipun prinsip dan regulasi transparansi telah ada, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan:
🚫 Korupsi dan mafia peradilan
🚫 Keterbatasan teknologi di daerah terpencil
🚫 Budaya hukum yang masih tertutup dan hierarkis
🚫 Ketimpangan informasi antara pelaku hukum dan masyarakat awam
🚫 Minimnya edukasi hukum kepada masyarakat umum
Contoh Kasus Positif Implementasi Transparansi
-
e-Court Mahkamah Agung: mempercepat dan memudahkan pendaftaran perkara dan pemanggilan secara online.
-
Live Streaming Sidang MK: Mahkamah Konstitusi rutin menayangkan sidang uji materi dan sengketa pemilu secara langsung melalui YouTube.
-
Putusan Online: Ratusan ribu putusan pengadilan kini bisa diakses siapa pun di situs resmi.
Kesimpulan
Transparansi dalam proses hukum adalah kunci utama menciptakan sistem keadilan yang bersih dan terpercaya. Dengan digitalisasi, pelibatan publik, serta penegakan etika profesi, proses hukum yang adil bukan sekadar wacana.
Masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam setiap proses yang menyangkut penegakan hukum. Semakin terbuka sistem peradilan, semakin tinggi pula integritas hukum di mata rakyat.
Transparansi bukan hanya soal akses, tapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama.
