Siapa yang Berhak Menerima Bansos dan Bagaimana Prosedurnya? – Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi. Namun, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Siapa yang Berhak Menerima Bansos dan Bagaimana Prosedurnya? Artikel ini akan membahas tuntas syarat penerima, alur pendataan, hingga proses pencairan bansos di Indonesia.
Siapa yang Berhak Menerima Bansos dan Bagaimana Prosedurnya?

Apa Itu Bantuan Sosial (Bansos)?
Bansos adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau keluarga miskin, rentan miskin, atau terdampak bencana, baik dalam bentuk uang tunai, barang, maupun layanan. Tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan, menjaga daya beli, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Jenis-Jenis Bansos di Indonesia
Beberapa bentuk bansos yang umum disalurkan pemerintah antara lain:
-
Program Keluarga Harapan (PKH)
-
Untuk keluarga sangat miskin dengan komponen ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat.
-
-
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Kartu Sembako)
-
Berupa saldo elektronik untuk membeli bahan pangan di e-warong.
-
-
BLT Dana Desa
-
Disalurkan oleh pemerintah desa untuk warga miskin terdampak situasi darurat seperti pandemi.
-
-
Bansos Tunai Kemensos
-
Bantuan langsung dari Kementerian Sosial dalam situasi tertentu seperti pandemi COVID-19.
-
-
Bansos Pendidikan (KIP)
-
Bantuan untuk pelajar dari keluarga kurang mampu.
-
-
Bansos Daerah
-
Disalurkan oleh pemerintah provinsi/kota/kabupaten, menyesuaikan kondisi dan APBD.
-
Siapa yang Berhak Menerima Bansos?
Untuk menerima bansos, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria umum, antara lain:
-
Tergolong keluarga miskin atau rentan miskin
-
Berdasarkan data penghasilan, jumlah tanggungan, tempat tinggal, dan kepemilikan aset.
-
-
Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
-
DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial dan menjadi basis penetapan penerima bantuan.
-
-
Tidak menerima bantuan ganda
-
Calon penerima tidak boleh tercatat sebagai penerima bansos lain yang tidak diperbolehkan secara regulasi.
-
-
Diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan
-
Proses awalnya berasal dari RT/RW, yang kemudian diajukan ke tingkat kelurahan hingga dinas sosial.
-
Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Penerima Bansos
1. Usulan dari Masyarakat
-
Warga yang merasa berhak dapat mengajukan diri ke RT/RW atau kelurahan dengan membawa dokumen:
-
Fotokopi KTP dan KK
-
Surat penghasilan (jika ada)
-
Surat keterangan tidak mampu (opsional)
-
2. Verifikasi dan Validasi Data
-
Aparat desa/kelurahan akan melakukan survei lapangan dan menilai kondisi rumah, pekerjaan, dan penghasilan.
-
Data diverifikasi dan dikirim ke Dinas Sosial kabupaten/kota.
3. Penginputan ke DTKS
-
Setelah dinyatakan layak, data akan diinput ke DTKS.
-
DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala.
4. Penetapan Penerima oleh Pemerintah Pusat/Daerah
-
Kementerian atau pemda menetapkan siapa saja yang masuk daftar penerima berdasarkan ketersediaan anggaran dan prioritas.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui:
-
Aplikasi Cek Bansos Kemensos (Android)
-
Website resmi cekbansos.kemensos.go.id
Cukup masukkan data nama, wilayah, dan captcha untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan.
Proses Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos dapat dilakukan melalui:
-
Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN)
-
E-Warong dan Agen Penyalur
-
Kantor Pos
-
Transfer digital dan kartu elektronik (e-wallet)
Biasanya penerima akan mendapatkan notifikasi atau undangan pencairan sesuai jadwal masing-masing daerah.
Tantangan dalam Penyaluran Bansos
-
Data Tidak Akurat
-
Banyak yang berhak tidak mendapat bantuan karena belum masuk DTKS.
-
-
Distribusi Tidak Merata
-
Hambatan geografis dan koordinasi membuat bantuan terlambat sampai ke daerah terpencil.
-
-
Potensi Penyalahgunaan
-
Bantuan kadang tidak sampai ke penerima yang sah karena praktik korupsi atau manipulasi data.
-
Solusi dan Saran
-
Aktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bansos.
-
Lakukan pemutakhiran data secara rutin di tingkat RT/RW.
-
Perkuat transparansi lewat platform digital dan akses informasi terbuka.
Kesimpulan
Memahami siapa yang berhak menerima bansos dan bagaimana prosedurnya sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tapi juga ikut mengawal penyaluran yang adil dan tepat sasaran. Dengan sistem yang makin transparan dan terintegrasi, diharapkan bantuan sosial di Indonesia bisa benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.